Drama Soal Eksekusi Lahan di Kabupaten Siak, Ketua KNPI Riau Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Kab.Siak, Politik175 kali dibaca

PEKANBARU, DELIKNEWS24— Beredarnya informasi tentang akan dilakukannya Eksekusi dan atau Constatering (Pencocokan) Lahan seluas 1.300 Hektar milik Warga Kampung Dayun, Kecamatan Dayun oleh Pengadilan Negeri (PN) Siak membuat semua kalangan gerah dan bertanya-tanya.

Pasalnya, Lahan seluas itu masing-masing telah dicacah dan dimiliki oleh ratusan Kepala Keluarga (KK) yang juga telah memiliki Alas Hak yang jelas serta Lahan itu telah Bersertifikat sesuai rujukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bagi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, bahwa PN Siak patut dicurigai, terutama bagi Ketuanya yang justru surat mutasinya telah lama keluar, namun tetap ngotot ingin melaksanakan Eksekusi Lahan.

Lebih aneh lagi, Constatering (Pencocokan) itu dilakukan atas dasar permohonan gugatan PT Duta Swakarya Indah (DSI) yang jelas-jelas mengaku sama sekali tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Itu artinya, menurut Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, PN Siak melaksanakan tugas atas permintaan Perusahaan yang tak Jelas, alias Perusahaan yang justru memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Kasus Eksekusi Lahan di PN Siak, Ketua KNPI Riau mengatakan, Negara Jangan Mau Kalah Dengan Mafia.

Apalagi menurut Ketua Larshen Yunus, beberapa pekan yang lalu Pimpinan sekaligus Pemilik PT DSI inisial M telah resmi dilaporkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, atas dugaan melakukan Praktek Haram Penyuapan Hakim PN sebesar 7-8 Milyar Rupiah, dengan dalih uang titipan.

Drama Soal Eksekusi Lahan di Kabupaten Siak, Ketua KNPI Riau Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *