Sudah Ingkrah Manajemen PT DSI Keberatan Aktifitasnya di Batasi

Kab.Siak, Politik150 kali dibaca

SIAK, DELIKNEWS24- PT. Duta Swakarya Indah(DSI)  akan kembali membangun barak atau Kamp tempat untuk Karyawannya berteduh, namun tahap Proses Pembangunan tersebut Pihak Kepolisian dari Polres Siak menyarankan agar pembangunan Barak atau Kamp itu untuk sementara di tunda dulu.

Dalam hal ini Manajemen PT. DSI merasa keberatan dengan saran pihak kepolisian Polres Siak.

“Kegiatan pembangunan Barak atau Kamp penampungan untuk Karyawan kita berteduh kembali tertunda, dikerenakan Pihak Kepolisian, menyarankan agar pembangunan tersebut di Stop sementara agar tidak ada Konflik,” ujar Manajemen PT. DSI kepada media ini pada Rabu, (2/5/2023).

Menurut Manajemen PT. DSI , dalam keputusan Pengadilan Negeri (PN) Siak berdasarkan surat keputusan Pengadilan Negeri Siak tersebut sudah melaksanakan eksekusi Nomor: 4/Pen.Pdt/Esk-Pts/2016/PN Siak

Jo. Nomor 158 PK/PDT/2015,

Jo. Nomor 2848 K/PDT/2013,

Jo. Nomor 59/PDT/2013/PTR,
Jo. Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Siak
di PT Karya Dayun dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 478 PK/Ddt/2021.

“Kami dari Pihak PT DSI sengat keberatan sekali karena merasa di halangi, padahal lahan ini sudah betul-betul Ingkrah dari Mahkamah Agung Nomor: 478 PK/Ddt/2021. Kita berharap tidak ada lagi Stop sementara, lahan Seluas 1300 hektar sudah berkekuatan hukum,”ujarnya.

Manajemen PT. DSI mengatakan, bekas lahan Karya Dayun yang seluas 1300 hektar ini sudah dimenangkan di Mahkamah Agung, jadi hal itu sama sekali tidak ada lahan masyarakat.

“Adapun lahan masyarakat yang ada itu di luar objek perkara, sesuai dengan hasil yang ditemui oleh orang lapangan dari pihak PT DSI, jadi sampai hari ini aktivitas masyarakat yang di luar objek perkara masih tetap berjalan seperti biasanya,”Tuturnya.

Pihak PT.DSI sama sekali tidak pernah melarang ataupun menghentikan aktivitas masyarakat, baik memanen maupun merawat tanaman masyarakat yang ada di pinggir lahan eksekusi tersebut,

“Saya sampaikan agar berita yang selama ini berkembang, dimana di dalam lahan 1300 Hektar terdapat lahan masyarakat itu dinyatakan tidak benar sama sekali, karena selama konflik ini berada mengatasnamakan masyarakat, padahal di situ sama sekali tidak ada tergabung masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *